Masuk Kategori:

Perkembangan Undang-Undang Kepegawaian di Indonesia

Undang - Undang PNS
Sejak Republik indonesia merdeka telah berlaku dua Undang - undang di bidang kepegawaian ini, yaitu:
  1. UU no 8/ tahun 1974
  2. UU no 43/1999
UU tersebut sangat berbeda suasana pembuatan dan suasana pelaksanaannya. Undang-undang 8/1974 dibuat oleh pemerintah Orde Baru yang suasana sistem politik dan sistem pemerintahannya sangat otoriter dan sentralistik. Sedangkan UU no 43/1999 dibuat dalam suasana sistem politik dan pemerintahan reformasi dengan suasana politik lebih kondusif dan demikratis.
Didalam pelaksanaanya, dua UU yang berbeda jiwanya tersebut dipakai bersama-sama selama ini dengan
revisi dari UU no 8/1074 direvisi oleh UU no 43/1999. Akan tetapi revisi itu bukan menghapus UU no 8 tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam bidang manajemen kepegawaian, bangsa Indonesia selama ini senantiasa mencerminkan sikap yang ambivalen. Di satu sisi sesuai dengan era reformasi dilakukan desentralisasi ke daerah, di sisi lain peranan pemerintah pusat melalui kementerian sektor memperkuat peran sentralnya. Belum lagi persoalan rekrutmen dan promosi menjadi rumit syarat dengan bisnis.

Dilandasi hal tersebut, maka awal tahun ini 2011, Komisi II DPR RI berinisiatif merancang RUU Kepegawaian. Dengan dibantu oleh 4 pakar di bidang kepegawaian (2 Guru Besar dari UGM, dan 2 Guru Besar dari UI) dibantu tim ahli dan asistensi DPR berhasil merumuskan rancangan UU tersebut.
Undang- undang itu dinamakan UU Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang menekankan pada konsep jabatan profesi bagi kepegawaian.
Comments
1 Comments

1 comments: